Karena Layanan Buruk, Wajar Saja Bupati Usulkan BPJS Kesehatan Dibubarkan

• email
• facebook
• tumblr
• linkedin
• twitter
• google+
• print
• Whatsapp

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung mengenai dibatalkannya iuran BPJS Kesehatan beragam komentar pun bermunculan di ditengah-tengah masyarakat, mulai dari rakyat biasa, aktivis, buruh, politisi dan pejabat publik ikut memberikan komentar terhadap keberadaan BPJS Kesehatan.

Termasuk Bupati Sukabumi, H,. Marwan Hamami yang secara pribadi mengusulkan membubarkan BPJS Kesehatan.

"Kalau saya, secara pribadi ya, bubarkan saja BPJS, teu kudu mayar deui (tidak usah bayar lagi). Balikan lagi ke daerah, jadi Jamkesda lagi. Ulah lieur dua kali (jangan bikin pusing dua kali). Sudah BPJS harus dibayar oleh pemerintah daerah, masyarakat yang tidak punya BPJS nuntuk lagi ke kita, ke Pemda. Double anggaran," kata Marwan, seperti diberitakan Sukabumi Update (10/02/2020).

Kejengkelan Bupati Sukabumi memang beralasan, karena bobroknya pelayanan BPJS Kesehatan tidak saja dialami oleh masyarakat umum, karyawan perusahaan yang bekerja di pabrik-pabrik dan menjadi anggota serikat pekerja saja yang dibayarkan iurannya setiap bulan oleh perusahaan dan dari potongan upah karyawan setiap bulannya merasakan buruknya pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

“Pelayanan di PPK Tingkat I saja setiap berobat dokternya tidak ada, jadinya banyak pekerja/buruh yang enggan untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, karena sakit gak bisa ditunda dan akhirnya harus berobat dengan mengeluarkan biaya sendiri, dan percuma saja iuran besar setiap bulan kalau tidak bisa dimanfaatkan” ujar Andi salah satu karyawan Pabrik Garment di wilayah Benda Cicurug.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewi yang sama – sama bekerja di perusahaan Garment yang mengeluhkan atas pelayanan rumah sakit, padahal dia dan perusahaannya selalu patuh membayar iuran BPJS Kesehatan.

Tanggapan agak serius datang dari Ketua (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Moch Popon yang menilai bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi memang sangat buruk dan sangat tidak profesional.

“Bayangkan saja setiap keluhan yang masuk dari pekerja atau serikat pekerja bukannya diselesaikan atau dicarikan solusi tepatnya seperti apa, tapi BPJS Kesehatan lebih banyak menggunakan jurus menghindar dan jurus ngeles dengan menyalahkan atau mengkambinghitamkan pihak lain seperti rumah sakit dan klinik, padahal yang melakukan kerjasama dengan klinik dan rumah sakit itu BPJS Kesehatan sendiri dan hanya dibekali ilmu ngeles alias ilmu menghindar saja’, tegas Moch. Popon yang sejak beberapa bulan lalu juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP FSP TSK SPSI.

Lebih lanjut, Popon juga menambahkan sejak awal berdiri BPJS Kesehatan sampai sekarang masih memposisikan dirinya sebagai ASKES yang hanya melayani para pegawai negeri sipil, yang dianggapnya nurut-nurut, dan relatif tidak banyak melakukan komplain.

Sebagai contoh anggota kami saja yang jumlahnya puluhan ribu di Kabupaten Sukabumi dan bekerja di perusahaan – perusahaan besar sering mengeluhkan pelayanan buruk  BPJS Kesehatan, padahal mereka dan perusahaannya sangat patuh membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi wajar saja BPJS Kesehatan terus mengalami defisit belasan triliun rupiah karena penyelenggaranya juga masih bermental ASKES yang lebih banyak duduk dibelakang meja dan kurang punya inovasi atau terobosan, dan sangat wajar ketika pangsanya berubah dari yang hanya sekedar PNS atau Pegawai Negeri Sipil tapi sekarang buruh masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, tapi BPJS Kesehatan enggan dan tidak mau berkomunikasi dengan buruh atau serikat buruh, karena mental mereka masih mental ASKES yang banyak duduk dibelakang meja”,  pungkas Moch Popon dengan nada serius.