UMK 2020 : KHOFIFAH BERANI DENGAN SK, RK HANYA EDARAN

• email
• facebook
• tumblr
• linkedin
• twitter
• google+
• print
• Whatsapp

Sejak Kamis siang (21/11/2019) ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja/serikat buruh yang ikut dalam aksi pengawalan UMK 2020 sudah kelihatan kesal dan kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak ada di tempat dan belum menunjukkan kejelasan sikapnya dalam penetapan UMK 2020.

Salah satu peserta aksi, Solihin yang ikut dalam aksi pengawalan tersebut membandingkan antara Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu perempuan dan juga single parent karena sudah ditinggal wafat oleh suaminya yang menjadi Gubernur Jawa Timur dengan Ridwan Kamil sebagai sosok pria muda yang menjadi Gubernur Jawa Barat. Dimana Khofifah Indar Parawansa pada hari sebelumnya sudah menandatangani penetapan UMK 2020 melalui Surat Keputusan Gubernur, sedangkan Ridwan Kamil sampai Kamis malam (21/11/2019) belum juga menandatangani penetapan UMK 2020 dan menjelang tengah malam baru menandatangani penetapan UMK, dan itupun hanya melalui surat edaran.

“Khofifah aja yang perempuan berani mengeluarkan surat keputusan UMK, masa Kang Emil yang masih muda belum berani mengeluarkan surat keputusan UMK 2020”, ujar Solihin sambil disambut riuh oleh peserta aksi lainnya.

Saat menjelang tengah malam, dimana terdengar informasi Ridwan Kamil sudah menetapkan UMK 2020 tapi dalam bentuk surat edaran, bukan dalam bentuk surat keputusan seperti gubernur-gubernur propinsi lain, umpatan dan teriakan peserta aksi semakin menjadi-jadi.

“Piraku Kang Emil nu jelas-jelas lalaki masih ngora keneh eweuh kawani.  Bu khofifah ge awewe, lebuh kolot dibanding Kang Emil tapi boga kawani, boga kanyaah ka buruh, boga sikap nu jelas…. huuuuhhhhhh”, teriak peserta aksi lain Ramdhan., yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : masa Kang Emil, yang jelas-jelas sosok pria muda tidak punya keberanian. Bu Khofifah aja (maksudnya Gubernur Jawa Barat – red) yang perempuan  dan usianya lebih tua dibanding kang Emil punya keberanian, punya kepedulian terhadap buruh, punya sikap yang jelas.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Propinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto ketika dihubungi di tempat terpisah menegaskan bahwa penetapan UMK 2020 melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang ditanda tangani Ridwan Kamil itu menjadi preseden buruk dalam sejarah dunia ketenagakerjaan di Jawa Barat, karena menurut Roy dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat baru terjadi pada masa rezim pemerintahan Ridwan Kamil.

Roy juga menambahkan upaya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil yang menetapkan UMK 2020 melalui surat edaran ini bisa dijadikan contoh oleh propinsi-propinsi lain apabila strategi upah murah ini berhasil diterapkan di Jawa Barat.

“Oleh karena itu semua komponen buruh yang berafiliasi dengan KSPSI Jawa Barat akan melakukan perlawanan secara massif sampai surat edaran ini dicabut dan UMK Tahun 2020 ditetapkan melalui Surat Keputusan”, pungkas Roy Jinto Ferianto yang dihubungi beberapa saat setelah aksi pengawalan buruh membubarkan diri.