BURUH : KAMI MENYESAL MEMILIH KANG EMIL JADI GUBERNUR, KALAU SAMPE TIDAK BERANI MENETAPKAN UMK.

• email
• facebook
• tumblr
• linkedin
• twitter
• google+
• print
• Whatsapp

Kekhawatiran kalangan buruh terhadap tidak jelasnya penetapan UMK tahun 2020 oleh Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) selaku Gubernur Jawa Barat sudah mulai menyentuh sisi-sisi politik electoral yang dialami oleh kaum buruh.

Pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu, tidak sedikit kaum buruh di wilayah Jawa Barat yang memberikan pilihan bahkan mennjadi pendukung yang memenangkan Kang Emil menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dede salah satu buruh yang bekerja di salah satu perusahaan menyampaikan kekhawatirannya atas belum jelasnya penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 oleh Gubernur Jawa Barat.

Menurut Dede, saat diminta tanggapan mengenai belum jelasnya penetapan UMK 2020 menyampaikan pendapatnya bahwa salah satu alasan ketika menjatuhkan pilihan pada Kang Emil saat pemilihan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu, karena menganggap Kang Emil ini dianggap masih muda dan punya kepedulian bagi kaum buruh.

Apabila Kang Emil sampai tidak berani menetapkan UMK 2020, kata Dede dia sangat menyesal telah menjatuhkan pilihan pada Kang Emil sampai memenangkan pemilihan dan terpilih menjadi Gubernur Jawea Barat.

“Terus terang saya menyesal telah memilih Kang Emil, kalau sampai nanti tanggal 21 Nopember 2019 dia tidak berani untuk menetapkan UMK Tahun 2020”, jelas Dede dengan lugas.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Dede masih yakin Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat akan menetapkan UMK tahun 2020. Hal itu menurut Dede didasarkan pertimbangan karena Kang Emil masih muda dan punya prospek menjadi pemimpin masa depan di Indonesia, sehingga kalau sampai tidak berani menetapkan UMK untuk tahun 2020 maka akan di-cap sebagai pemimpin yang tidak punya keberanian dan tidak punya kepedulian terhadap rakyat kecil khususnya kaum huruh.

“Sangat beresiko kalau sampai Kang Emil tidak berani menetapkan UMK 2020, karena hal tersebut akan meninggalkan jejak buruk dalam karier politik Kang Emil sendiri yang dianggap tidak pro buruh dan tidak pro rakyat kecil. Dan bukan hal yang mustahil, hal tersebut akan berpengaruh terhadap karier politik Kang Emil berikutnya”, jelas salah satu buruh lain Yanto ketika diminta tanggapannya.

Yanto juga yang mengaku saat pemilihan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu sebagai pendukung Kang Emil juga menegaskan, kalau Kang Emil ingin membantu pengusaha atau ingin mempertahankan investasi atau mengundang investasi maka tidak usah mengorbankan kepentingan kaum buruh, tapi cukup dengan memberikan ruang bagi kalangan pengusaha untuk mengajukan penangguhan upah, tapi harus didukung oleh data-data yang valid yang menunjukkan bahwa benar kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan dan layak diberikan ruang untuk penangguhan upah.

“Kalau mau bantu pengusaha silahkan aja, tapi jangan dengan cara mengorbankan kaum buruh. Lakukan saja dengan cara-cara yang legal, karena kalau caranya dengan tidak menetapkan UMK itu akan menimbulkan gejolak di kalangan buruh dan nantinya bisa mengancam terganggunya proses produksi dan hubungan industrial”, pungkas Yanto dengan nada semangat.